Selasa, 27 Feb 2024

Wakil Ketua DPD Tantang Usulan Presiden Kembali Dipilih MPR Diuji Publik

2 minutes reading
13 Jul 2021

Wakil Ketua DPD Sultan B Najamuddin melempar usulan kontroversial yaitu presiden sebaiknya dipilih oleh MPR, bukan melalui pemilihan langsung seperti selama ini.

Menurut Sultan, isu tersebut tak muncul tiba-tiba. Semuanya melalui diskusi di DPD yaitu pentingnya menata sistem ketatanegaraan dan perlu hadir kembali Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN).

“Ini juga sejalan dengan putusan MPR 2014 dan 2019 bahwa perlunya PPHN dan penataan sistem kelembagaan,” kata Sultan, Senin (28/6).

“Bahkan kami DPD sudah bergerak maju dengan membentuk TIMJA terkait PPHN dan penataan lembaga ini. Pada akhirnya memang kita perlukan amandemen konstitusi lagi,” sambungnya.

Sultan mengaku memiliki pandangan berbeda dengan sejumlah pihak yang ingin menambah masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Ia berpendapat daripada memunculkan isu jangka pendek dan menyebut orang per orang, lebih strategis membahas sistem jangka panjang untuk kebaikan bangsa dan negara.

“Salah satunya gagasan itu perlu dipikirkan kembali, apa sebaiknya pilpres kembali dipilih oleh MPR,” ungkapnya.

“Gagasan ini justru menurut saya bisa menjawab semua masalah dan potensi masalah yang sering dikhawatirkan, khususnya mencegah polarisasi, efisiensi demokrasi, dan juga sekaligus mencegah potensi penyebaran pandemi COVID-19,” lanjut Sultan.

Lebih lanjut, Sultan berpendapat demokrasi yang selama ini diterapkan biayanya sangat mahal. Memang banyak kemajuan dan kebaikan dari sistem tersebut, namun ada juga potensi polarisasi masyarakat dan juga liberalisasi.

“Karena isu ini sensitif karena akan dianggap seatback, anti reformasi bahkan mau kembali ke Orba, justru ini keliru dan tidak ada sedikitpun pemikiran ke arah sana,” beber Sultan.

Ia bahkan mempersilahkan usulannya tersebut dikaji maupun diperdebatkan dalam semua forum publik.

“Gagasan dan pemikiran saya ini silakan diuji dan diperdebatkan semua kalangan. Saya tidak pernah berpikir untuk kepentingan pribadi, apalagi kelompok golongan tertentu, apalagi partai politik. Silakan dibahas agar menghasilkan rumusan yang terbaik untuk kebaikan dan masa depan bangsa,” pungkas Sultan.

0 Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *